KENDARINEWS (Raha) -- Ada yang janggal penerimaan honorer di Kabupaten Muna. Data resmi dan pembayaran honor oleh Pemkab Muna mulai tahun 2005 hanya 121 honorer. Tapi, pengusulan untuk tahun 2010 membengkak jadi 991. Dugaan ini makin kuat karena beberapa Dinas yang tak pernah mengusulkan tenaga honorer tiba-tiba nama dan formasinya dimunculkan.
"Mafia honorer saat ini sudah melakukan lobi kepada tim verifikasi untuk meloloskan honorer siluman. Apalagi mereka sudah membayar Rp 20 hingga Ro 40 juta,"tukas Tris, yang mengaku melihat berapa mafia honorer itu berkeliaran di salah satu hotel "V" di Kendari, tempat inap tim ferivikasi.
Tris tak mau menyebut kapasitas dia mengintai beberapa oknum yang diduga memperjual belikan paket honorer. Ia mengaku tak hanya Kabupoaten Muna, daerah lain juga melakukan hal yang sama.
Kejanggalan yang diuangkap Tris ada benarnya, karena Komisi I DPRD Muna sudah mengungkap usulan honorer siluman sebanyak 991.
Tris tak mau menyebut kapasitas dia mengintai beberapa oknum yang diduga memperjual belikan paket honorer. Ia mengaku tak hanya Kabupoaten Muna, daerah lain juga melakukan hal yang sama.
Kejanggalan yang diuangkap Tris ada benarnya, karena Komisi I DPRD Muna sudah mengungkap usulan honorer siluman sebanyak 991.
Saat itu Anggota DPRD Muna Fatahillah Taate mengaku, untuk honorer tahun 2005,Pemkab hanya mengakat tenaga 121. Ini resmi dibayarkan honornya. Namun Fatahillah kaget ketika melihat jumlah honorer naik drastis jadi 991. "Honorer dengan angka fantastik itu penuh rekayasa,"katanya beberapa waktu lalu.
Fatahillah bersama rekannya di DPRD pernah investigasi kasus tersebut di beberapa dinas, seperti BKD, Dinas Perhubungan, BPMD dan Dinas Pertanian. Temuan yang membingungkan adalah nama tak diusul tiba-tiba muncul menjadi usulan.
Ia mencontohkan Dinas Perhubungan. Instansi tersebut tidak mengusulkan honorer pengujian kendaraan, tapi formasi masuk dalam daftar usulan dan diisi beberapa nama.
Berbeda dengan nasib La Ode Asilimu yang sudah 23 tahun mengabdi tapi khawatiur namanya tak masuk usulan honorer. Asilimu honorer di Kecamatan Lawa yang berijazah SMA.
"Saya tak punya uang untuk membayar Rp20 juta. Saya jadi khawatir nama saya tak diusulkan lagi,"tukasnya sembari mengaku lagi sudah 23 tahun mengabdi di Kantor Camat Lawa.
Sementara itu, Samurabi, PLt Kepala BKD Muna mengaku tidak tahu menahu usulan honorer yang akan masuk data base sebanyak 991.
Pasalnya, usulan itu dilakukan oleh pejabat sebelum dirinya, yakni, Bahtiar Bakara. "Kami hanya terima data gelondongan 991, tanpa tahu siapa orangnya. Dokumennya pun tidak diserahkan pada kami,"terangnya
kala itu.
Sumber: http://www.kendarinews.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar