Sejumlah SKPD Terindikasi Memanipulasi Data Tenaga Honorer

SUBANG, (PRLM).- Terbitnya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) No. 5 tahun 2010 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), terindikasi telah dimanfaatkan oleh oknum pegawai tertentu untuk memanipulasi data kepegawaian. Mereka berupaya mengubah data masa kerja tenaga honorer dengan harapan tenaga honorer itu dapat diangkat menjadi CPNS.

Dari keterangan yang dikumpulkan, modus operandi yang dilakukan para oknum tersebut adalah dengan cara memundurkan tanggal dan tahun pengangkatan tenaga honorer sebelum tahun 2005. Padahal, tenaga honorer itu baru bekerja setelah tahun 2005.

Untuk keperluan tersebut, mereka tak segan-segan mencari mantan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertugas tahun 2005 ke bawah guna diminta menandatangani Surat Pengangkatan (SP) tenaga honorer yang telah direkayasa.”Ada tenaga honorer yang diangkat tahun 2007, tiba-tiba memiliki SP tahun 2004. Ini kan sangat aneh,” ujar seorang tenaga honorer yang merasa dirugikan oleh ulah para oknum tersebut.

Menurut dia, jika kondisi tersebut tidak segara dinatisipasi, dikhawatirkan tenaga honorer yang telah lama mengabdi malah tersisih oleh tenaga honorer yang masa kerjanya di atas tahun 2005. Oleh karena itu, pihaknya mendesak pihak-pihak terkait untuk segera mewaspadai hal tersebut dan segara menghentikan praktik-praktik manipulasi data kepegawaian.

Ketika hal itu dikonfirmasikan, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Subang, H. Ayi Darajat tidak membatah adanya praktik-praktik kotor tersebut. Menurut dia, dirinya telah mendengar adanya upaya memanipulasi data pada sejumlah SKPD.

Namun demikian, lanjut Ayi, pihaknya tidak akan terkecoh oleh data yang disodorkan pihak SKPD, karena pihak BKD telah memiliki data base tenaga honorer di lingkungan Pamkab Subang. “Data yang kami minta dari SKPD sifatnya hanya verifikasi untuk mencocokan dengan data yang ada di BKD,” kata Ayi.

Selain itu, sambung Ayi, guna menangkal praktik-praktik manipulasi data, pihaknya juga akan membetuk tim peneliti berkas yang terdiri dari unsur BPK, Inspektorat Daerah (Irda), dan pihak BKD sendiri.  “SKPD yang memberikan data palsu tentunya akan mendapat sanksi dari bupati,” kata Ayi.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, Menteri Pendayagunaan Aparatur (MENPAN) telah meneribitkan Surat Edaran NO. 5 tahun 2010, tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS. Surat Edaran itu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007.

Artinya, hanya tenaga honor yang masa kerjanya sudah satu tahun per 31 Desember 2005 dan telah bekerja secara terus menerus sampai sekarang yang berkesempatan diangkat menjadi CPNS. Dengan kata lain, tenaga
honorer yang masa kerjanya belum 1 tahun per 31 Desember 2005 tertutup kemungkinan untuk diangkat menjadi CPNS.

Surat Edaran itu tentunya membawa angin segar bagi para tenaga honorer yang telah bertahun-tahun mengabdi kepada pemerintah. Namun, harapan mereka, kini mulai terhalang oleh parakti-praktik tidak terpuji oknum pegawai tertentu.

Sumber: www.pikiran-rakyat.com

Awal Oktober, Tim Verifikasi dan Validasi Honorer ke Daerah

JAKARTA - Tim verifikasi dan validasi honorer akan turun ke daerah pada awal Oktober mendatang. Keputusan itu diambil dalam rapat bersama tim dari Kementerian PAN & RB, BKN, serta BPKP, di Kantor BKN, Kamis (16/9).

Kenapa tidak turun bulan ini? Menurut Sekretaris Menneg PAN & RB, Tasdik Kinanto, karena hasil pembahasan dengan tim itu sendiri masih akan dikonsultasikan dengan Menneg PAN & RB EE Mangindaan. "Kita kan belum tahu data yang akan diverifikasi itu, khusus yang sampai 31 Agustus saja, atau yang sampai 15 September," terang Tasdik kepada JPNN.

Begitu diputuskan berapa total data honorer, tambahnya, tim lantas akan mengkroscek ke lapangan. Senada dengannya, Direktur Pengolahan Data BKN, Iwan Hermanto, yang dihubungi secara terpisah mengatakan, data honorer yang ada sendiri belum tentu lolos verifikasi dan validasi semuanya. Karena katanya, pasti ada yang tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.

"Pemeriksaan ini berlapis. Kalau misalnya dalam tahapan verifikasi dan validasi data dinyatakan lulus, begitu di pemberkasan NIP belum tentu lulus juga. Jadi jangan mengira, data BKD yang diserahkan ke BKN sudah clear. Begitu juga, jangan mengira kalau lulus verifikasi dan validasi, berarti lulus pemberkasan NIP. Semuanya ada prosesnya," beber Iwan pula.

Menjelang Batas Akhir Penyerahan Data, BKN Kebanjiran Tamu

Jkt- Humas, Menjelang batas akhir penerimaan data tenaga honorer, Badan Kepegawaian Negara (BKN) Senin (30/8) menerima banyak tamu baik dari instansi pusat maupun daerah. Kedatangan para tamu ini guna menindaklanjuti surat edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN & RB) Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer yang bekerja di Instansi Pemerintah. Dalam SE tersebut ditegaskan bahwa batas akhir penyerahan data tenaga honorer untuk kategori I yakni 31 Agustus 2010, dan apabila sampai batas waktu tersebut instansi tidak menyerahkan data, maka dianggap tidak ada tenaga honorer yang tercecer.  Menghadapi banyaknya tamu yang memadati ruang Pranata Komputer untuk penyerahan data, Antrian saat penyerahan data tenaga honorer yang tercecer Pegawai kepegawaian saat menyerahkan data tenaga honorer kategori I Direktur Pengolahan Data BKN Iwan Hermanto mengharapkan kedepan supaya hal seperti ini dapat disiasati dengan menyerahkan data jauh-jauh hari sebelumnya. Penyerahan data tenaga honorer dilakukan dengan menggunakan compact disc (CD) menggunakan aplikasi yang telah diberikan oleh BKN kepada kepegawaian seluruh instansi. Selain CD, instansi juga menyerahkan daftar nominatif serta formulir yang diisi tenaga honorer yang telah disahkan. SE juga menyebutkan bahwa apabila pejabat yang berwenang memberikan keterangan yang tidak benar, maka akan diancam hukuman pidana, perdata ataupun administrasi. sumber: http://www.bkn.go.id

DAFTAR PEMETAAN TENAGA HONORER TAHUN 2005 KOTA LANGSA

  Foto: BKD Kota Langsa

NAMA-NAMA TENAGA HONORER YANG BERKASNYA DIKIRIM KE BKN

Blog Honorer mendapatkan nama-nama tenaga honorer Kota Langsa Tahun 2005 dari pengumuman yang terdapat di Kantor BKD Kota Langsa. File ini dalam bentuk gambar karena diambil melalui kamera. Disajikan dalam blog ini agar orang lain mengetahui siapa yang melakukan kecurangan.

Nama-nama tenaga honorer yang dikirimkan ke BKN tersebut merupakan  hasil akhir verifikasi dari BKD Langsa, nama tersebut sah karena telah ditandatangani oleh Kepala BKD Langsa dan Inspektur Inspektorat Langsa.

Jika terdapat nama-nama tenaga honorer yang menurut anda adalah hasil manipulasi data, silahkan klik link-link yang terdapat dalam blog ini pada bulan Agustus dengan judul alamat dan nomor telepon penting. Masukan aspirasi/pengaduan anda ke dalam link-link di blog ini yang menurut anda sesuai dengan pokok permasalahan.

Jangan lupa masukan komentar anda pada blog ini juga. Terima kasih.

Silahkan anda download file nama-nama tenaga  honorer Kota Langsa Tahun 2005 di bawah ini:

(download file honorer tahun 2005 Kota Langsa yang dikirim ke BKN).

BKN: Data Honorer Wajib Dipublikasikan

JAKARTA - Badan Kepegawaian Nasional (BKN) mengingatkan, batas waktu terakhir pemasukan data honorer yang tercecer dan tertinggal ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) tinggal 11 hari lagi. BKN meminta agar seluruh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) jangan sampai terlambat menyerahkan data-data yang akan dijadikan dasar pengangkatan honorer jadi Calon Pegawai Negeri sipil (CPNS) itu. Kepala Biro Humas BKN Budihartono mengatakan, yang tak kalah penting lagi adalah, agar data yang sudah diverifikasi dan divalidasi serta ditandatangani kepala daerah atau inspektorat, harus dipublikasikan ke masyarakat. Publikasinya baik lewat media massa maupun tempat-tempat umum agar bisa dilihat masyarakat. "Publikasinya 14 hari, hal ini untuk melihat reaksi masyarakat terhadap data honorernya," kata Budi pada JPNN, Kamis (19/8). Bila ada keberatan dari masyarakat yang disertai bukti akurat, BKD harus melakukan perubahan. Jika tidak, maka kepala BKD dan kepala daerah yang akan kena getahnya. "Kenapa harus dipublish" Karena ingin melihat reaksi masyarakat dan menjadi kontrol bagi pemda juga agar tidak main-main apalagi manipulasi data. Kalau masukan masyarakat yang terbukti benar itu tidak di-followup, jabatan kepala BKD jadi taruhannya," tegasnya. Ditambahkan Budi, Menneg PAN&RB EE Mangindaan juga sudah menginstruksikan, jika data yang disodorkan BKD ke BKN tidak benar, maka ada sanksi administrasi dan pidana bagi pejabat pembina kepegawaian maupun kepala BKD. Karenanya dia mengimbau seluruh BKD mempelajari benar-benar surat edaran Menneg PAN&RB No 05 Tahun 2010. "Sanksinya berat sekali, jadi jangan berpikir bisa main-main," tandasnya. (esy/jpnn)

Sumber: http://www.radarsulteng.com

6000 Honorer Tak Bisa Jadi PNS

PAMEKASAN-Sekitar 6000 guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) tidak bisa menjadi PNS. Merek tidak memenuhi syarat Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Men PAN) Nomor 05 Tahun 2010.

Dalam Surat Edaran MenPAN Nomor 05 tahun 2010, disebutkan tenaga honorer yang bisa didata untuk diangkat menjadi PNS adalah mereka yang telah mengabdi di instansi pemerintah minimal mencapai satu tahun pada 31 Desember 2005 dan mengabdi secara terus menerus hingga sekarang. Selain itu hingga 1 Januari 2006 usianya tidak boleh lebih dari 46 tahun.

Ketua Forum Komunikasi GTT dan PTT (FK GTT-PTT) Moh Masykur mengatakan kalau merujuk pada Edaran Men PAN tersebut, di Pamekasan anggota FKGTT-PTT yang memenuhi syarat hanya 500 orang. Membeludaknya GTT dan PTT itu, kata Masykur, terjadi setelah tahun 2005 dimana saat itu banyak sekolah maupun instansi pemerintah yang diam-diam merekrut tenaga honorer dengan harapan nanti bisa diangkat jadi PNS juga.

“Esensi dari edaran Men PAN soal pendataan saat ini adalah ditujukan kepada para GTT dan PTT yang tidak terdaftar pada saat pendataan tahun 2005 lalu. Karena saat itu banyak yang tercecer. Sehingga edaran Men PAN hanya berguna bagi yang memenuhi syarat yakni harus minimal satu tahun mengabdi hingga akhir Desember 2005 dan terus menerus mengabdi tak putus putus hingga sekarang,” katanya, Minggu (22/8).

Pada saat masa pendataan kembali saat ini, Masykur mengajak kepada semua pihak untuk jujur dan objektif utamanya kepada pimpinan sekolah atau lembaga yang berwenang menandatangani SK pengangkatan tenaga honorer tersebut. Sebab kalau ada yang memanipulasi data akan memiliki risiko berat menghadapi proses hukum karena dianggap tindakan pidana.

Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pamekasan, Lukman Hedi Mahdia SH MSi mengatakan bahwa tenaga honorer yang diperkirakan memenuhi syarat untuk pendataan jumlahnya sedikit sekali. Dikatakan pendataan saat ini prinsipnya hanya mendata ulang beberapa tenaga honorer yang tercecer tak terdata pada tahun 2005 lalu, bukan untuk tenaga honorer yang baru.

Dalam surat edaran Men PAN itu tenaga honorer dibagi menjadi dua katagori. Pertama katagori honorer yang dibayar oleh APBN/APBD dan yang kedua adalah tenaga honorer yang digaji dari dana non APBN/APBD. Yang memenuhi syarat untuk katagori pertama saat ini hanya 2 orang yakni tenaga honorer yang berasal dari Dishubkominfo. Sedangkan katagori kedua kini masih dalam pendataan hingga akhir Desember 2010.

Lukman meminta pada semua pihak utamanya kepada pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berwenang untuk mengirim dan menandatangani data tenaga honorer, untuk bersifat jujur dan objektif dalam memproses data pada masa pendataan ini. Karena ada sangsi hukum bagi mereka yang merekayasa dan membuat data palsu.

“Untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan, kami telah melakukan berbagai langkah, antara lain disediakan surat pernyataan bermaterai dari pimpinan SKPD bahwa siap diberi sangsi pidana jika mengirim data palsu atau merekayasa data. Selain itu kami juga akan melakukan uji public atas data tenaga honorer yang diajukan oleh SKPD itu agar nanti data kami usulkan ke pusat benar benar objektif,” katanya. mas

Sumber: www.surabayapost.co.id

Pemkot Bakal Undang Seluruh Pegawai Honorer

PALU – Aksi protes puluhan guru berstatus honorer menyangkut persoalan data base di Gedung DPRD Kota Palu Rabu (18/8) lalu, langsung disikapi Pemerintah Kota (Pemkot) Palu. Pemkot, berencana mengundang seluruh pegawai honorer di Kota Palu, untuk diberikan arahan tentang persoalan data base. Pemkot, juga akan mengundang unsur Muspida dalam pertemuan tersebut.

“Kami sudah rencanakan pertemuan dengan seluruh pegawai berstatus honorer. Nantinya unsur Muspida juga diundang dalam pertemuan itu,” kata Sekkot H Arifin Hi Lolo SH MH.

Arifin, mengatakan dalam pertemuan tersebut akan dijelaskan semua aturan tentang pendataan kembali pegawai honorer yang mengabdi dari 2005, untuk dimasukkan ke dalam data base.

“Pokoknya semua aturan terkait pendataan kembali pegawai honorer akan dijelaskan. Termasuk yang dipertanyakan para guru kemarin (guru yang protes di DPRD Kota Palu, red),” tandasnya.

Arifin, belum dapat memastikan kapan pertemuan tersebut digelar. Rencana tersebut akan dilaporkan terlebih dahulu kepada Walikota Palu. Sekaligus menyesuaikan dengan agenda kerja Walikota Palu.

“Kita tunggu dulu pak wali, karena nantinya beliau langsung yang hadir dalam pertemuan itu,” katanya.

Rabu lalu (18/8), puluhan guru berstatus honorer mengadu ke DPRD Kota Palu. Mereka memprotes karena nama mereka terhapus dari data base. Kepada para wakil rakyat, mereka juga mengeluhkan nasib mereka yang tak kunjung diangkat menjadi PNS. Padahal sebelumnya, mereka mengaku pernah dijanjikan akan diangkat menjadi PNS pada 2009 lalu. (dit)

Sumber: http://www.radarsulteng.com

Alamat dan Nomor Telepon Penting

Di bawah ini ada beberapa alamat dan nomor telepon yang menurut blog ini penting.

MPR RI

Website: http://www.mpr.go.id atau klik Di sini

Konsultasi klik Di sini

DPR RI

Website: www.dpr.go.id atau klik Di sini

Konsultasi klik Di sini

Telp Kantor Regional BKN

HUMAS BKN (021) 80882815

Kepala BKN Melalui Deputi Bidang Pengendalian Kepegawaian 

Jl Letjend Sutoyo. No. 12 Jakarta 13640

website:  www.bkn.go.id atau klik Di sini

Konsultasi klik Di sini

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN)

JL. Jenderal Sudirman Kavling 69 Jakarta 12190

Telp. 021 - 739 8381

Website: http://www.menpan.go.id atau klik Di sini

Email : admin@menpan.go.id

Konsultasi klik Di sini

Kormonev Menpan

http://kormonev.menpan.go.id atau klik Di sini

konsultasi klik Di sini

1. Kanreg I Yogyakarta 0274 868290

2. Kanreg II Surabaya 031 8531038
3. kanreg III Bandung 022 7272021
4. Kanreg IV Makassar 0411 512011
5. Kanreg V DKI Jakarta 021 87721084 / 021 87721086
6. Kanreg VI Medan 061 8453744
7. Kanreg VII Palembang 0711 519154
8. Kanreg VIII banjarmasin 0511 4781552
9. Kanreg IX Jayapura 0967 587779
10. Kanreg X Denpasar 0361 255193
11. Kanreg XI Manado 0431 811090
12. Kanreg XII Pekanbaru 0761 7870006

Redaksi Web Kantor Badan Kepegawaian Negara

Jl. Letjen Sutoyo No. 12 Jakarta Timur - 13640 Indonesia
Telepon: 021-8093008

Inspektorat Kota Langsa

Jl. Malikulsaleh No. 87

Telp. 0641-21510 

Fax.  0641-22901

BKD Kota Langsa

Jl. Laksamana Malahayati No. 12

Telp. 0641-21340

Inspektorat Aceh

Jl. Gurami No. 17-Banda Aceh

Telp. 0651-7551400, 7551415,

Fax.  0651-7551414, 7551413

Badan Kepegawaian, Pendidikan & Pelatihan (BKPP) atau BKD 

Jl. Panglima T.Nyak Makam Banda Aceh

Telp. 0651-52193, 52918

Fax.  0651-51836

Inpektorat Investigasi Depdiknas

http://itjen.depdiknas.go.id

Konsultasi klik Di sini

Ombudsman Republik Indonesia

Jl. Ir. H. Djuanda No. 36 Jakarta Pusat

Telp : +62 21 351 0071

Website: www.ombudsman.go.id atau klik Di sini

Konsultasi pengaduan klik Di sini

Perwakilan Wilayah Sumatera Utara dan Nangroe Aceh Darussalam

Jl. Mojopahit No. 2 Medan, Sumatera Utara 20153

Telp : +62 061 4565129

Fax : +62 061 4565129

Mohon Perhatian: Berikan Komentar di kolom komentar di bawah ini.
Masukan nama-nama (kalau bisa nama lengkap) tenaga honorer atau tenaga bakti yang melakukan kecurangan dalam pemberkasan untuk CPNS (tidak sesuai SE Menpan No 5 Tahun 2010) beserta instansi tempatnya bekerja dan keterangan pelengkapnya (misal: SK Palsu, TMT palsu, Absen palsu, tanda tangan palsu dll).
Dengan memasukkan nama-nama tenaga honorer atau tenaga bakti ke dalam kolom komentar blog ini, maka Pemerintah Kota Langsa, BKD Kota Langsa dan semua orang akan tahu, dunia juga tahu siapa-siapa yang melakukan kecurangan dalam pendataan CPNS dari jalur Honorer.

Ancaman Pidana bagi Pemalsu Data Tenaga Honorer

CILEGON (Pos Kota) – Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Cilegon, Eddy Syuaedi Ali mengancam akan mempidanakan siapa saja yang melakukan pemalsuan data tenaga honorer di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) maupun sekolah di lingkungan Pemkot Cilegon.

“Kalau memang ada nanti, kita akan proses sesuai hukum,” kata Eddy kepada wartawan, kemarin.

Menurut Eddy, pelaku yang memanipulasi atau memalsukan data bakal terancam pidana kurungan 6 tahun penjara sebagaimana tercantum dalam pasal 263 KUHP tentang pemalsuan data atau lainnya, baik yang membuat maupun yang menggunakannya.

Eddy mengatakan, sejauh ini pemberkasan honorer yang dilakukan diinstansinya masih berjalan lancar. Belum ditemukan adanya data honorer yang dipalsukan. “Nanti ada tim yang melakukan pemeriksaan berkas-berkasnya, jika memang ditemukan nanti akan diproses. Mudah-mudahan tidak ada, dan jangan pernah ada,” ungkapnya.

Untuk diketahui, total TKK se-Kota Cilegon yang belum masuk data based BKN sebanyak 233 orang. Jumlah tersebut terbagi dari honorer kategori I, yang digaji APBD dan APBN, serta honorer katagori II yang digaji oleh kas SKPD.

Pendataan itu hanya diperuntukkan bagi tenaga honorer yang memiliki Surat Keputusan (SK) sejak Januari 2005. Baik SK Walikota atau SK dari kepala SKPD terkait.

Selain itu, para tenaga honorer tersebut harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan BKN, yakni masa kerja pada 2005 harus satu tahun dan usia pada 1 Januari 2006 maksimal 46 tahun, minimum 19 tahun. (haryono/dms)

Sumber:  www.poskota.co.id

APAKAH MEREKA JUJUR???

Seluruh BKD di Indonesia dalam bulan ini disibukkan dengan pendataan CPNS melalui jalur honorer sesuai dengan SE Menpan No 5 Tahun 2010, begitu juga dengan BKD Kota Langsa beberapa minggu ini disibukkan oleh pemberkasan tenaga Honorer APBD/APBN dan Tenaga bakti (non APBD/APBN).

Mereka semua tenaga honorer tersebut harus memiliki SK pengangkatan dengan masa kerja 01 Januari 2005. untuk tenaga guru bakti (non APBD/APBN) mereka dengan mudahnya mendapatkan SK pengangkatan dengan masa kerja 01 januari 2005 karena legalitas dari pengesahan SK tersebut hanya dikeluarkan oleh sekolah dan ditanda tangani oleh Kepala Sekolah. 

Bukan tidak mungkin nanti akan banyak muncul CPNS palsu dari tenaga bakti Kota Langsa. Kalau kita semua tidak mengawasi dan membantu Pemerintah Kota Langsa dan BKD Kota Langsa terhadap jalannya pendaatan di Kota Langsa, akan jadi seperti apa Kota Langsa nantinya bila PNS nya banyak yang siluman. 

Seharusnya dalam pendataan honorer ini  khususnya Pemerintah atau BKD Kota Langsa memberikan wadah atau tempat pengaduan terhadap kecurangan pendataan honorer untuk pengangkatan CPNS, seperti No Telp/HP yang bisa dihubungi, Nomor SMS pengaduan, Layanan Surat pengaduan, E-mail pengaduan dll.

Dalam sebuah forum konsultasi di Website BKN dengan tenaga honorer mengenai honorer yang melakukan kecurangan maka pihak BKN memberikan jawaban sebagai berikut:
"Terima kasih atas informasi yang saudara sampaiakan. Saudara dapat mengajukan laporan secara tertulis tentang penyimpangan misalnya tenaga honorer APBN/APBD fiktif atau yang sengaja membuat masa kerja fiktif yang diangkat menjadi CPNS disertai dengan bukti-bukti yang kuat kepada : Kepala BKN Melalui Deputi Bidang Pengendalian Kepegawaian Jl Letjend Sutoyo. No. 12 Jakarta 13640 Dengan tembusan disampaikan kepada : Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan alamat JL. Jenderal Sudirman Kavling 69 Jakarta 12190. Bawasda/Inspektorat pada instansi tempat yang bersangkutan bekerja". 

Demi menjaga agar tidak diangkatnya PNS palsu dari tenaga honorer atau tenaga bakti sebaiknya kita semua membantu pemerintah dan BKD Kota Langsa.

MARI KITA BANTU PEMERINTAH........

Mohon Perhatian: Berikan Komentar di kolom komentar di bawah ini.

Masukan nama-nama (kalau bisa nama lengkap) tenaga honorer atau tenaga bakti yang melakukan kecurangan dalam pemberkasan untuk CPNS (tidak sesuai SE Menpan No 5 Tahun 2010) beserta instansi tempatnya bekerja dan keterangan pelengkapnya (misal: SK Palsu, TMT palsu, Absen palsu, tanda tangan palsu dll).

Dengan memasukkan nama-nama tenaga honorer atau tenaga bakti ke dalam kolom komentar blog ini, maka Pemerintah Kota Langsa, BKD Kota Langsa dan semua orang akan tahu, dunia juga tahu siapa-siapa yang melakukan kecurangan dalam pendataan CPNS dari jalur Honorer.